Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menetapkan bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Kabupaten Bireuen sebagai tersangka kasus korupsi. Tersangka dengan inisial AM ditahan selama 20 hari sejak 21 Januari 2026 di Lapas Kelas II B Bireuen.

Penetapan tersangka didasarkan pada dua alat bukti dan laporan audit Inspektorat Kabupaten Bireuen yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.112.738.901. Dana tersebut berasal dari anggaran operasional Keluarga Berencana (KB) non-fisik tahun 2024-2025.

Kronologi Kasus

• Dugaan penggelapan: Dana sebesar Rp1,1 miliar diduga digelapkan dari anggaran pembayaran Tim Pendamping Keluarga (TPK) Gampong dan operasional UPTD KB di 17 kecamatan.
• 13 UPTD KB terdampak: Total anggaran yang belum dibayarkan mencapai Rp1.156.266.371 untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan.
• Proses penyidikan: Kasus ditangani Kejari Bireuen sejak Maret 2025, dengan koordinasi antara jaksa penyidik dan auditor untuk menghitung kerugian negara.

Pasal yang Digunakan

Tersangka diduga melanggar:

• Pasal 603 KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
• Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Korupsi.

Kajari Bireuen menyatakan penyidikan masih berlanjut dan tidak menutup kemungkinan pihak lain akan dimintai pertanggungjawaban. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan lebih lanjut.

Dampak terhadap Masyarakat

Kasus ini berpotensi mengganggu program KB di Bireuen, yang melibatkan banyak keluarga dan gampong. Penundaan pembayaran kepada TPK Gampong dapat menghambat pelaksanaan program di lapangan, yang berdampak langsung pada masyarakat penerima manfaat.

Penyidikan terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan dana yang hilang dapat dikembalikan untuk kepentingan publik. Warga Bireuen diharapkan tetap tenang dan mengikuti perkembangan kasus melalui saluran resmi.

Catatan: Artikel ini dibuat berdasarkan informasi dari Kejari Bireuen dan Inspektorat Kabupaten Bireuen.