Proses seleksi kepala dinas (JPT Pratama) di Aceh sedang berlangsung. Tim seleksi mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos seleksi administrasi, namun masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum tiga nama terpilih untuk mengisi satu jabatan. Masyarakat Aceh berharap proses ini berjalan transparan dan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, diminta memberikan keleluasaan kepada tim seleksi untuk bekerja secara independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang dibutuhkan. Proses seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dan memastikan pejabat yang terpilih mampu mengakselerasi pembangunan di Aceh.

Tantangan dalam Seleksi

• Kompetensi vs Intervensi: Masyarakat khawatir proses seleksi hanya formalitas dan nama-nama kandidat sudah ditentukan sebelumnya.
• Transparansi: Tim seleksi diharapkan menyiarkan seluruh proses tes secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah.
• Korpsi dan Daya Rusak: Pejabat yang tidak kompeten cenderung korup dan dapat merusak sistem pemerintahan.

Harapan Masyarakat

• Pejabat Kompeten: Masyarakat berharap pejabat yang terpilih memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mengakselerasi pembangunan.
• Proses Transparan: Proses seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi diharapkan dapat mencegah praktik korupsi.
• Sistem Merit: Masyarakat berharap sistem merit berjalan dengan baik dan moral aparatur sipil negara tidak rusak karena permainan uang dalam penempatan jabatan.

Dengan proses seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi, diharapkan Pemerintah Aceh dapat menghasilkan pejabat yang mampu mengakselerasi pembangunan dan mencegah praktik korupsi. Masyarakat Aceh berharap proses ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pejabat yang benar-benar kompeten dan berintegritas.

Dampak Jangka Panjang

• Pembangunan Aceh: Pejabat yang kompeten diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di Aceh.
• Pencegahan Korupsi: Proses seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi dapat mencegah praktik korupsi.
• Moral Aparatur Sipil Negara: Sistem merit yang berjalan dengan baik dapat menjaga moral aparatur sipil negara dan mencegah kerusakan sistem pemerintahan.