Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, tetapi sedang dievaluasi untuk memastikan penyaluran layanan kesehatan lebih tepat sasaran. Evaluasi ini dilakukan untuk memisahkan tanggung jawab antara JKA dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta menyesuaikan dengan kondisi anggaran APBA yang menurun dari Rp20 triliun menjadi Rp11 triliun. Mualem memastikan bahwa JKA akan kembali berjalan seperti biasa jika dana Otsus meningkat.

Penyesuaian Program JKA

• Evaluasi dan Penyesuaian Data: Pemerintah Aceh sedang melakukan evaluasi untuk memastikan penyaluran JKA lebih tepat sasaran.
• Pemisahan Tanggung Jawab: Evaluasi bertujuan memisahkan tanggung jawab antara JKA dan JKN, serta antara pemerintah provinsi dan pusat.
• Kondisi Anggaran: APBA Aceh menurun dari Rp20 triliun menjadi Rp11 triliun, membuat pemerintah harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran.
• Komitmen Pemerintah: Mualem memastikan bahwa JKA akan kembali berjalan normal jika dana Otsus meningkat.

Dampak dan Manfaat JKA

• Manfaat Besar: JKA telah memberi manfaat besar bagi masyarakat Aceh sejak diluncurkan pada 1 Juni 2010.
• Tantangan Pendanaan: Program ini menghadapi tantangan besar dalam pendanaan dan keberlanjutan.
• Integrasi dengan JKN: Integrasi dengan JKN masih belum optimal, sehingga ada risiko duplikasi layanan.
• Keadilan Sosial: Prioritas untuk kelompok miskin bisa menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat yang sebelumnya menikmati layanan gratis.

Perkembangan Terkini

• Penyesuaian Layanan: Mulai 1 Mei 2026, JKA hanya akan melayani masyarakat miskin dan rentan, sementara warga lain diarahkan ke JKN.
• Komitmen Pemerintah: Pemerintah Aceh tetap berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik dan memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
• Dukungan Masyarakat: Mualem mengapresiasi dukungan luas masyarakat terhadap kepemimpinannya dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh.

Agenda Strategis Pemerintah Aceh

• Penanganan Bencana: Pemerintah Aceh memfokuskan upaya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
• Revisi UUPA: Pemerintah Aceh mempersiapkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bersama Badan Legislasi DPR RI untuk memperkuat landasan kebijakan daerah.
• Keberlanjutan Pendanaan: Revisi UUPA dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pendanaan melalui skema otonomi khusus (Otsus) guna mendukung pembangunan jangka panjang.