Janji transparansi yang diusung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Wakil Gubernur, Fadhlullah, dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu, kini terhambat oleh birokrasi yang tertutup. Masyarakat Aceh kesulitan mengakses informasi penting, termasuk penggunaan anggaran bencana yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta ketakutan aparatur negara akan dampak negatif terhadap kredibilitas pemerintah. Janji untuk meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas ASN pun belum terwujud.

Dampak Birokrasi Tertutup

• Masyarakat sulit mengakses informasi tentang penggunaan anggaran, termasuk dana penanganan bencana.
• Pengawasan lemah baik dari internal pemerintah maupun lembaga eksternal.
• Ketakutan aparatur negara terhadap transparansi memperburuk ketertutupan informasi.
• Janji kampanye tentang tata kelola yang transparan dan akuntabel belum terlihat implementasinya.

Solusi yang Diperlukan

• Peningkatan kompetensi ASN untuk mendorong budaya transparansi.
• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan.
• Pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.