Jaringan Aneuk Syuhada (JASA) Kabupaten Bireuen menolak kebijakan rehabilitasi rumah dinas DPRA sebesar Rp50 miliar, menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan dan kegagalan memahami penderitaan rakyat Aceh pascabencana.

Menurut Ketua JASA Bireuen, Tgk Mauliadi, SH, rencana ini muncul saat rakyat masih bertahan di tenda pengungsian dan hidup tanpa kepastian. Ia mengkritik bahwa anggaran publik seharusnya berpihak pada pemulihan kehidupan rakyat, bukan pembangunan fasilitas simbolik kekuasaan.

Dampak Sosial dan Ekonomi

• Anak-anak masih belajar di sekolah rusak
• Ekonomi keluarga lumpuh
• Penghidupan korban bencana belum pulih
• Negara belum sepenuhnya hadir

Krisis Empati dan Prioritas

• Rencana rehabilitasi rumah pejabat dengan anggaran puluhan miliar
• Kebijakan publik yang tidak berpihak pada penderitaan rakyat
• Krisis kepercayaan dan kemarahan sosial

Tgk Mauliadi juga menyoroti masih banyaknya gampong terdampak yang terisolasi, minim akses bantuan, dan belum tersentuh pemulihan nyata pascabencana. Ia mengingatkan bahwa negara harus hadir sebagai perlindungan, pemulihan, dan keadilan sosial.