Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan gizi bagi masyarakat secara menyeluruh.

Instruksi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, agar memastikan seluruh SPPG memenuhi persyaratan penting sebelum kembali beroperasi. Standar yang dimaksud mencakup aspek higiene, sanitasi, kehalalan, serta keamanan pangan.

Dampak Penutupan SPPG

• 1.512 unit SPPG dihentikan sementara di berbagai wilayah, termasuk DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
• 717 unit lainnya di kawasan Indonesia Timur juga mengalami hal serupa.
• 1.364 dapur sedang dalam proses pengurusan izin dan sertifikasi.
• 717 dapur lainnya belum terdaftar sama sekali.

Persyaratan untuk Beroperasi Kembali

• Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)
• Sertifikat halal
• Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Setelah memenuhi ketiga standar tersebut, tahap selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk tenaga koki, penjamah makanan, hingga petugas analisis lingkungan.