Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) memangkas anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dari Rp850 miliar menjadi hanya Rp100 miliar. Langkah ini bertentangan dengan instruksi Gubernur dan peringatan Mendagri, yang menekankan pentingnya JKA untuk stabilitas ekonomi daerah.

Pemangkasan ini berisiko meningkatkan kemiskinan ekstrem di Aceh. Tanpa JKA, masyarakat akan kembali menghadapi biaya pengobatan yang tinggi, yang dapat menjatuhkan keluarga kelas menengah bawah ke jurang kemiskinan.

Dampak Pemangkasan Anggaran JKA

• Risiko Kemiskinan Massal: Tanpa JKA, biaya pengobatan yang tinggi dapat menjatuhkan banyak keluarga ke dalam kemiskinan ekstrem.
• Penurunan Produktivitas: Tenaga kerja di Aceh, termasuk petani, nelayan, dan ASN, akan terganggu produktivitasnya jika harus memikirkan biaya pengobatan.
• Pelanggaran Regulasi: Pemangkasan ini menabrak UU No. 11/2006 dan Qanun Kesehatan No. 4/2010, yang mewajibkan pemerintah menyediakan jaminan kesehatan universal.
• Biaya Sosial dan Ekonomi: Setiap rupiah yang dihemat dari anggaran JKA akan dibayar dengan biaya sosial dan ekonomi berkali-kali lipat di masa depan.

Solusi dan Tindakan yang Diperlukan

• Kepatuhan terhadap Instruksi: Pemerintah Aceh harus mematuhi instruksi Gubernur dan peringatan Mendagri untuk memulihkan anggaran JKA ke angka Rp850 miliar.
• Revisi Anggaran: TAPA perlu melakukan reklasifikasi belanja untuk memprioritaskan JKA, yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.
• Tindakan Tegas: Gubernur Aceh harus mengambil tindakan tegas terhadap Ketua TAPA jika anggaran JKA tidak dipulihkan.

JKA adalah warisan terbaik perdamaian Aceh. Merusaknya berarti merusak fondasi kesejahteraan yang telah dibangun dengan susah payah.