Pemerintah Aceh melalui Pergub Nomor 2 Tahun 2026 menyesuaikan kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kebijakan ini bertujuan untuk memprioritaskan subsidi kesehatan bagi warga miskin dan pasien penyakit berat, serta mengalihkan dana dari kelompok mampu yang sering berobat ke Malaysia.

Langkah ini diambil di tengah krisis anggaran dan penurunan dana Otsus Aceh dari 2 persen menjadi hanya 1 persen. Pemerintah Aceh berharap kebijakan ini dapat menjaga pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan dan mencegah kolapsnya anggaran daerah.

Dampak Kebijakan JKA

• Subsidi kesehatan dialihkan dari kelompok mampu yang sering berobat ke Malaysia.
• Anggaran daerah lebih efisien dan fokus pada pelayanan kesehatan bagi si miskin dan pasien penyakit berat.
• Pelayanan kesehatan bagi si miskin dan pasien penyakit berat (katastropik) seperti cuci darah tetap terjaga 100 persen.
• Kebijakan ini bukan harga mati selamanya, jika kondisi ekonomi Aceh kembali stabil, pintu untuk mengembalikan JKA secara menyeluruh akan terbuka lebar.

Kondisi Anggaran Aceh

• Dana Otsus Aceh turun drastis dari 2 persen menjadi hanya 1 persen.
• APBA sedang memikul beban luar biasa untuk pemulihan pascabencana yang menguras kas daerah.
• Kondisi "darurat fiskal" mengharuskan pemimpin mengambil keputusan yang tidak populer demi menyelamatkan daerah dari kebangkrutan.

Pemerintah Aceh berharap kebijakan ini dapat menjaga pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan dan mencegah kolapsnya anggaran daerah. Mari dukung langkah berani ini agar subsidi daerah benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.