Perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh hingga 2048 dinilai sebagai kunci pemulihan Aceh dari krisis dan ketimpangan pascabencana. Wakil Komite Tetap Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Nasional Kadin Indonesia, Mahfudz Y. Loethan, mengapresiasi usulan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga mengusulkan pengembalian porsi dana Otsus Aceh menjadi dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Kebijakan ini dianggap sebagai wujud nyata keberpihakan negara dalam memastikan pemerataan pembangunan di Aceh.

Mahfudz menegaskan bahwa keberlanjutan dana Otsus sangat krusial, terutama di tengah tantangan pascabencana yang masih berdampak pada infrastruktur dan kondisi ekonomi masyarakat Aceh. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Dampak dan Harapan

• Pemulihan Pasca Bencana: Dana Otsus diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan perekonomian masyarakat Aceh yang masih terpengaruh oleh bencana alam.
• Peningkatan Layanan Publik: Dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan infrastruktur, yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
• Pertumbuhan Ekonomi: Keberlanjutan dana Otsus berpotensi meningkatkan kepercayaan investor, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
• Perencanaan Jangka Panjang: Kepastian dana hingga 2048 akan memberi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan jangka panjang yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Namun, Mahfudz juga mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran harus diiringi dengan tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif menjadi kunci agar dana Otsus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.