Kemendagri menemukan bahwa Rp8,2 miliar dana Aceh dialokasikan untuk iklan dan acara, bukan bantuan bencana. Evaluasi resmi tanggal 29 Desember 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar dana tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Rinciannya, Rp1,02 miliar untuk iklan dan Rp4,61 miliar untuk acara, sementara hanya Rp25 juta untuk barang yang akan dijual atau diserahkan kepada warga.

Kemendagri menilai belanja ini tidak memiliki korelasi langsung dengan indikator maupun target kinerja. Pemerintah Aceh diminta memformulasikan ulang anggaran dengan mengalihkan dana ke belanja wajib, pelayanan publik, dan program prioritas daerah, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Sorotan Utama

• Rp8,2 miliar dialokasikan untuk iklan dan acara
• Hanya Rp25 juta untuk barang yang akan dijual atau diserahkan kepada warga
• Kemendagri menilai belanja ini tidak berdampak langsung bagi masyarakat
• Pemerintah Aceh diminta memformulasikan ulang anggaran

Reaksi Warga

Kepala Disperindag Aceh Teuku Adi Darma menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa semua dinas juga ada hasil evaluasi Mendagri. Namun, Hasballah, seorang korban terdampak banjir di Aceh Timur, menilai prioritas anggaran harus jelas kepada korban bencana.

Implikasi

Kasus ini menegaskan bahwa anggaran tidak boleh hanya terlihat besar di atas kertas, tapi harus terasa manfaatnya di tangan rakyat, terutama di saat krisis.