Kaposwil Satgas PRR dan BNPB Perintahkan Penambahan 111 Huntara di Aceh Tamiang

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memerintahkan penambahan 111 unit hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat komando teknis yang dipimpin Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Jum'at, 30 Januari 2026, usai mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir.

Rapat tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Sekretaris Daerah, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB, serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad. Sejumlah agenda strategis dibahas, termasuk percepatan pembangunan huntara dan validasi data penerima bantuan.

Kebutuhan Mendesak

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya sinkronisasi data lapangan agar tidak menghambat progres pembangunan hunian sementara. "Data yang sudah diinventarisasi harus segera divalidasi dengan kondisi riil di lapangan. Jangan saling menunggu. Menjelang Ramadhan, seluruh huntara harus sudah terbangun agar tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian," ujar Suharyanto.

Sementara itu, Safrizal ZA menegaskan percepatan pembangunan huntara menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal layak, tetapi juga untuk memulihkan kondisi psikologis warga yang telah lama mengungsi. "Terobosan harus segera dijalankan hingga ke tingkat bawah. Pembangunan huntara bisa dilakukan secara in-situ di lahan sendiri maupun melalui relokasi kolektif. Libatkan sektor swasta dan pekerja lokal agar mobilisasi lebih cepat," kata Safrizal ZA.

Penambahan Huntara

Dalam rapat tersebut terungkap masih adanya pengungsi di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, yang belum tercatat sebagai penerima huntara. Camat Tamiang Hulu, M. Ilham, melaporkan terdapat 111 kepala keluarga (KK) yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebanyak 53 KK di antaranya masih bertahan di tenda pengungsian di kawasan perkebunan kelapa sawit, sementara 58 KK lainnya terpaksa menumpang di rumah sanak keluarga.

"Bersama Kepala BNPB yang juga Wakil Satgas Nasional PRR, kami menginstruksikan penambahan 111 unit huntara di Desa Rongoh. Ini bagian dari komitmen kami agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terlewat," kata Safrizal.

Target Pembangunan

Satgas PRR menargetkan seluruh pengungsi di Aceh Tamiang sudah dapat menempati huntara sebelum bulan suci Ramadhan. Selain pembangunan hunian, pembersihan lumpur dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan pascabanjir juga terus dilakukan.

Safrizal menambahkan, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bersama taruna Latsitardanus turut dilibatkan membantu pemerintah daerah dalam proses pembersihan wilayah terdampak banjir. "Penanganan lumpur pascabanjir juga perlu solusi cepat, misalnya dengan penaburan bibit rumput untuk meminimalkan debu yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat," pungkasnya.