Bendahara DPMG-PKB Bireuen, Ainol Mardhiah, didakwa mengalihkan dana Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) senilai Rp1,1 miliar untuk aktivitas trading forex. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bireuen menuntutnya enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Dana yang seharusnya dibayarkan kepada 17 UPTD KB kecamatan di Bireuen justru dialihkan untuk transaksi forex emas (XAUUSD) melalui broker FBS sejak September 2024 hingga Januari 2025. Akibatnya, ratusan tenaga pendamping keluarga menunggu honor yang tak kunjung cair.

Dampak Penyalahgunaan Dana

• Rp1,1 miliar dana publik dialihkan untuk trading forex, menyebabkan kerugian negara.
• Ratusan tenaga pendamping keluarga di Bireuen tidak menerima honor selama berbulan-bulan.
• 13 UPTD KB tercatat belum menerima hak mereka, memicu ketegangan di lapangan.

Proses Hukum

• Jaksa menuntut pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp200 juta.
• Terdakwa juga diancam penyitaan aset jika uang pengganti tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan inkrah.
• Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk agenda pembelaan terdakwa.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Bagaimana dana publik yang seharusnya menjangkau ribuan penerima manfaat bisa berpindah ke transaksi pribadi tanpa terdeteksi sejak awal? Proses hukum masih berlangsung untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.