Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bener Meriah untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pintu Rime Gayo. Dugaan korupsi ini melibatkan dana desa dari 23 kampung di Kecamatan Pintu Rime Gayo dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,6 miliar.

YARA menilai penanganan perkara ini telah berlarut-larut tanpa kepastian hukum, yang menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Kepala Perwakilan YARA Bener Meriah, Muhammad Dahlan, menegaskan bahwa Kejari Bener Meriah tidak seharusnya membangun narasi bahwa penanganan perkara terhambat akibat bencana banjir yang melanda daerah tersebut pada akhir November 2025 lalu.

Desakan untuk Transparansi dan Akuntabilitas

• YARA meminta Kejaksaan Tinggi Aceh, Inspektorat, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh turun langsung ke Bener Meriah untuk memastikan proses penyidikan berjalan transparan dan akuntabel.
• Dahlan menagih komitmen integritas aparat penegak hukum di Aceh agar perkara tersebut ditangani tanpa pandang bulu sesuai prinsip equality before the law.
• YARA berharap masyarakat Bener Meriah untuk aktif mengawasi jalannya proses hukum agar tetap terbuka, adil, dan bebas dari intervensi.

Dampak dan Harapan

• Dugaan korupsi SPBU ini harus diusut tuntas hingga terang-benderang untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.
• Proses hukum harus transparan dan berkeadilan, tanpa ada pihak yang kebal hukum.
• Masyarakat diajak untuk ikut mengawal proses hukum agar tetap adil dan bebas dari intervensi.

YARA berharap bahwa dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan transparansi dari aparat penegak hukum, kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan memberikan keadilan bagi masyarakat Bener Meriah.

Konteks Lokal

• Kasus ini melibatkan dana desa dari 23 kampung di Kecamatan Pintu Rime Gayo, yang merupakan bagian dari wilayah Bener Meriah.
• Dugaan korupsi ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang vital bagi kegiatan sehari-hari.
• YARA berharap bahwa dengan penyelesaian kasus ini, masyarakat dapat merasakan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum di Aceh.