Kejari Pidie Jaya masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sawit dan pembersihan lahan eks kombatan di Kecamatan Meureudu. Kasus ini melibatkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar pada Tahun Anggaran 2021. Meski telah memasuki tahun 2026, proses hukum belum menetapkan tersangka karena menunggu hasil audit dari Inspektorat dan terkendala bencana banjir yang melanda wilayah Pidie Jaya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pidie Jaya, Hafrizal, menyatakan bahwa pemeriksaan saksi juga terhambat akibat kondisi darurat. Kasus ini mencakup dua kegiatan utama: pengadaan bibit sawit senilai Rp 755 juta yang diduga mengalami kelebihan pembayaran, dan proyek pembersihan lahan eks kombatan senilai Rp 1,8 miliar yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.

Dugaan Penyimpangan

• Kelebihan pembayaran pada pengadaan bibit sawit akibat harga yang tidak wajar dan melebihi harga pasar.
• Ketidaksesuaian volume dan kualitas pekerjaan pada proyek pembersihan lahan eks kombatan.
• Indikasi penyimpangan ditemukan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan (DPP) Kabupaten Pidie Jaya.

Proses Hukum

• Penyelidikan awal dimulai pada Februari 2025 dan ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 20 Juni 2025.
• Kejari Pidie Jaya menegaskan proses hukum akan terus berlanjut setelah seluruh alat bukti dan hasil audit terpenuhi.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat Aceh karena melibatkan dana publik yang cukup besar dan berpotensi merugikan pembangunan daerah. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan keadilan dan mencegah terjadinya korupsi serupa di masa depan.

Dampak Jangka Panjang

• Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat terganggu jika kasus ini tidak ditangani dengan serius.
• Pembangunan sektor perkebunan di Pidie Jaya dapat terhambat jika dana publik terus disalahgunakan.
• Peningkatan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat mencegah korupsi di masa depan.