Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi jurnalis dan perusahaan media. Pers dipandang sebagai mitra strategis yang tetap harus kritis terhadap pemerintah demi menjaga demokrasi dan penegakan HAM.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, saat menghadiri malam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Serang, Banten, Minggu, 8 Februari 2026.

Perlindungan Jurnalis

Menurut Mugiyanto, pers memiliki peran sentral dalam memastikan demokrasi berjalan sehat serta hak asasi manusia dihormati. Karena itu, negara berkewajiban menjamin kebebasan pers sekaligus keamanan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Kami menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat,” ujar Mugiyanto.

Peran Media dalam Demokrasi

Ia menekankan, jurnalis bukan sekadar penyampai informasi, melainkan aktor penting dalam pengawasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Oleh sebab itu, kerja sama antara pemerintah dan media menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi.

Meski demikian, Mugiyanto menegaskan pers harus tetap menjaga sikap kritis terhadap pemerintah. Kritik dinilai sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi yang sehat.

“Kami berharap media tetap menjadi mitra yang kritis bagi pemerintah,” kata Mugiyanto.

Tanggapan terhadap Ancaman

Terkait masih adanya ancaman, intimidasi, dan kekerasan terhadap jurnalis, Mugiyanto menyatakan Kementerian HAM membuka ruang koordinasi dengan Dewan Pers. Setiap laporan terkait ancaman terhadap jurnalis akan ditindaklanjuti dengan mengacu pada rekomendasi Dewan Pers.

Ia menambahkan, Kementerian HAM memastikan jurnalis diperlakukan sebagai pembela hak asasi manusia (human rights defenders) dan memperoleh perlindungan maksimal dari negara, sejalan dengan mandat penguatan demokrasi dan HAM.