Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bener Meriah pada 26 November 2025 menyebabkan kerugian sebesar Rp 7,19 triliun. Angka tersebut berdasarkan hasil pendataan dan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bener Meriah.

Kerusakan terbesar terjadi pada sektor infrastruktur dengan nilai mencapai Rp 4,8 triliun, sementara sektor ekonomi menelan kerugian sekitar Rp 1,8 triliun. Selain itu, kerugian juga terjadi pada sektor permukiman sebesar 215 miliar, lintas sektor 176 miliar, dan sektor sosial sekitar 75 miliar.

Dampak Kerugian

• Infrastruktur: Kerusakan terbesar dengan nilai Rp 4,8 triliun.
• Ekonomi: Kerugian sekitar Rp 1,8 triliun.
• Permukiman: Kerugian sebesar 215 miliar.
• Lintas Sektor: Kerugian sebesar 176 miliar.
• Sosial: Kerugian sekitar 75 miliar.

Menurut Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Program, dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Bener Meriah, Rahmat Yanidin, nilai kerugian Rp 7,19 triliun merupakan estimasi awal berdasarkan data yang telah dihimpun di lapangan. Angka itu masih berpotensi berubah seiring proses verifikasi lanjutan.

Upaya pemulihan pascabencana tidak cukup hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak, namun harus mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus disusun dengan pendekatan mitigasi bencana, yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat, serta penentuan skala prioritas yang jelas.

Rahmat juga menyoroti besarnya kerugian tersebut tidak sebanding dengan kemampuan fiskal daerah. Pasalnya, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah setiap tahunnya hanya berkisar Rp 1 triliun. Kondisi ini membuat pemulihan tidak mungkin ditangani sendiri oleh daerah. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menjadi sangat krusial, meskipun proses pemulihan diperkirakan akan memakan waktu cukup lama.