Pada awal Februari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka yang mengejutkan: Aceh memiliki inflasi tahunan tertinggi di Indonesia, mencapai 6,69 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) Aceh juga jauh di atas rata-rata nasional, yaitu 114,23 dibandingkan dengan 109,75 di tingkat nasional. Apa arti angka-angka ini bagi rakyat Aceh?

Inflasi tinggi di Aceh tidak hanya sekadar angka teknis, tetapi juga cermin penderitaan rakyat, terutama petani. Sektor pertanian masih menyumbang 29,74 persen terhadap perekonomian Aceh, tetapi petani tidak menikmati harga tinggi hasil buminya. Nilai Tukar Petani (NTP) justru turun 0,93 persen pada Desember 2025, menunjukkan bahwa petani Aceh tidak memperoleh manfaat dari kenaikan harga beras, cabai, dan telur.

Ketimpangan Harga Antar Wilayah

Data BPS menunjukkan bahwa inflasi tahunan tertinggi di Aceh terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, mencapai 8,60 persen pada Januari 2026. Sementara itu, Meulaboh hanya mencatat inflasi 5,55 persen. Selisih 6 poin IHK antara Aceh Tengah dan Banda Aceh menunjukkan ketimpangan infrastruktur logistik dan biaya transportasi yang tinggi.

Dampak pada Petani dan Warga Miskin

Inflasi tinggi di Aceh tidak hanya mempengaruhi harga komoditas, tetapi juga menggerus daya beli petani dan warga miskin. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang inflasi tahunan hingga 12,47 persen, dengan andil 4,62 persen. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan pokok petani melonjak drastis, sementara pendapatan riil mereka tergerus.

Solusi yang Dibutuhkan

Pemerintah Aceh perlu mengambil tindakan untuk mengatasi ketimpangan harga dan mendukung petani. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

• Mereformasi keranjang IHK Aceh: BPS perlu bekerja sama dengan Bappeda Aceh untuk menyusun Aceh Cost of Living Index yang lebih sensitif terhadap struktur konsumsi masyarakat miskin dan petani.
• Membangun dashboard publik “Harga Aceh”: Pemerintah Aceh harus memanfaatkan teknologi untuk menyajikan data IHK dan harga komoditas secara real-time dan geo-tagged.
• Mengintegrasikan NTP dan IHK dalam evaluasi kinerja: Gubernur dan bupati/wali kota harus dinilai tidak hanya dari kemampuan menekan inflasi, tetapi juga dari kemampuan menjaga daya beli petani.

Aceh Bermartabat bukan sekadar kumpulan angka statistik. Ia adalah cermin penderitaan rakyat Aceh, terutama petani dan warga miskin. Pemerintah Aceh, DPR Aceh, BPS, dan akademisi harus duduk bersama untuk merancang ulang filosofi pengukuran biaya hidup yang berkeadilan.