Ketimpangan TKD Aceh Barat, WANGSA Desak Evaluasi TAPA atau Pemekaran ABAS

Ketimpangan distribusi Transfer ke Daerah (TKD) di Aceh Barat kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Wahana Generasi Aceh (WANGSA), Jhony Howord, menilai alokasi anggaran dari pusat belum mencerminkan prinsip keadilan fiskal, khususnya bagi kawasan Barat Selatan Aceh. Aceh Barat, yang memiliki kontribusi ekonomi signifikan dari sektor sumber daya alam dan aktivitas ekonomi regional, dinilai tidak menerima anggaran yang sebanding.

Jhony menyebut bahwa daerah penghasil dan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi seharusnya menjadi prioritas. Namun, realitasnya tidak demikian. Ia juga menyoroti inkonsistensi pemerintah dalam menggunakan indikator kerentanan bencana sebagai dasar distribusi anggaran. Aceh Barat, yang memiliki riwayat terdampak bencana, dinilai belum memperoleh afirmasi kebijakan yang proporsional.

Kritik terhadap TAPA

• Jhony menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan arah kebijakan yang dihasilkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
• Ia menegaskan bahwa distribusi anggaran harus mencerminkan kebutuhan dan kontribusi daerah.
• WANGSA menilai ketimpangan ini sebagai pola lama yang terus berulang, di mana kawasan Barat Selatan Aceh kerap berada di posisi marginal dalam kebijakan pembangunan.

Opsi Solusi

• Evaluasi Total TAPA: Jhony mendesak evaluasi total terhadap TAPA, termasuk transparansi indikator penganggaran, audit distribusi anggaran, serta penyesuaian berbasis kontribusi ekonomi dan kebutuhan riil wilayah.
• Pemekaran Wilayah: Opsi kedua adalah pemekaran wilayah sebagai solusi struktural guna mempercepat pemerataan pembangunan dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Jhony menegaskan bahwa ketimpangan anggaran tidak boleh terus dinormalisasi dan mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret. "Tidak boleh ada lagi wilayah yang diperlakukan sebagai anak tiri dalam pembangunan. Ini soal keadilan, bukan sekadar angka," pungkasnya.