Banjir yang melanda Pidie Jaya meninggalkan penderitaan bagi ribuan warga. Namun, di balik bencana alam, muncul dugaan bencana administrasi yang memperparah kondisi korban. Ketua Badan Legislasi DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail atau Ustad Am, mengungkap hampir 9.000 korban banjir belum menerima bantuan stimulan sebesar Rp8 juta per kepala keluarga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Menurut Ustad Am, banyak warga yang benar-benar terdampak banjir dan merasakan langsung dampaknya justru tidak terdata. Sementara itu, nama-nama yang diduga berdomisili di luar Pidie Jaya malah lolos sebagai penerima bantuan. Kondisi ini memicu kecemburuan sosial dan memperbesar krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Dugaan Data Siluman

• 21 kepala keluarga di Kecamatan Trienggadeng yang sebelumnya diverifikasi hilang dari daftar pencairan.
• Hal serupa terjadi di Meurah Dua dan Meureudu.
• Masyarakat yang rumahnya terendam dan usahanya lumpuh tidak keluar namanya dalam daftar penerima.

Desakan Pendataan Ulang

Ustad Am mendesak pendataan ulang secara riil dan transparan. Ia juga meminta Dinas Sosial bekerja profesional dan terbuka. "Ini uang negara dan hak korban. Kalau tidak serius, evaluasi harus dilakukan," pungkasnya.