Bencana ekologis yang melanda Aceh pada akhir November 2025 meninggalkan dampak berat bagi pelaku usaha kecil dan UMKM. Banyak warga kesulitan membayar cicilan usaha karena penghasilan terhenti, sementara bantuan tanggap darurat hanya fokus pada kebutuhan dasar.

Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muharuddin, menekankan pentingnya kebijakan struktural untuk menjamin kelangsungan usaha masyarakat. Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan bantuan berkelanjutan, termasuk relaksasi utang dan fasilitasi modal usaha.

Dampak Bencana terhadap Usaha Masyarakat

• Pelaku usaha kecil dan UMKM kesulitan membayar cicilan usaha.
• Petani sawit, pemilik sawah, petambak, dan pedagang kecil mengalami kerusakan berat.
• Bantuan tanggap darurat hanya fokus pada kebutuhan dasar, belum pemulihan usaha.

Kebijakan yang Dibutuhkan

• Relaksasi utang jangka panjang bagi pelaku usaha mikro dan petani.
• Fasilitasi modal usaha untuk memulai kembali kegiatan ekonomi.
• Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Harapan Pemulihan Ekonomi

Tgk Muharuddin menegaskan bahwa pemulihan usaha bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang memberikan harapan baru bagi masyarakat. Ia berharap program bantuan jangka panjang dirancang dengan pendampingan yang jelas dan target yang terukur agar masyarakat tidak terjebak dalam kondisi pascapulih yang stagnan.