Kondisi keuangan gampong di Subulussalam, Aceh, saat ini seret. Alokasi dana desa dari APBN dan APBK Subulussalam minim, mempengaruhi pelayanan dasar, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketua Forum Kepala Gampong Kota Subulussalam, Wahda, SE, mendesak Gubernur Aceh dan DPRA alokasikan bantuan dana gampong sebesar Rp 30 juta per desa dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Dampak Keuangan Seret

• Pelayanan dasar terganggu akibat keterbatasan fiskal.
• Pembangunan di gampong terhambat, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
• Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terancam.

Permintaan Dana Otonomi Khusus

• Rp 30 juta per desa diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
• Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki kewenangan penuh untuk alokasikan dana ini.
• Pemanfaatan Dana Otsus dan APBA diharapkan dapat membantu gampong.

Wahda menegaskan bahwa keberpihakan terhadap gampong merupakan ujian nyata komitmen Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menjaga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.