Komisi Informasi Aceh (KIA) telah memutuskan bahwa data pemegang hak atas tanah (PHAT) harus diserahkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah 1 Aceh kepada Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA). Putusan ini mencakup laporan hasil cruising (LHC) untuk masing-masing PHAT, termasuk peta pohon dan rencana tebang, serta rekapitulasi data pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Putusan ini tertuang dalam Putusan Nomor 027/XI/KIA-PS-A/2025 yang diajukan oleh Yayasan HAkA terhadap BPHL Wilayah 1 Aceh. Sebelumnya, BPHL hanya memberikan daftar nama PHAT, sementara tiga jenis informasi lain ditolak dengan alasan informasi tersebut dikecualikan.

Detail Putusan KIA

• Informasi yang harus diserahkan:
  • Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk masing-masing PHAT
  • Peta pohon dan rencana tebang tahunan
  • Rekapitulasi data pengangkutan kayu (SKSHHK)
• Informasi yang tidak diserahkan:
  • Data spasial dalam format shapfile (SHP) untuk masing-masing area izin kerja PHAT di Aceh

Proses Sidang

• Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi sempat tertunda akibat bencana di Aceh.
• Proses sidang dimulai pada Februari 2026 dengan agenda pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan, dan putusan.
• Majelis Komisioner KIA berkesimpulan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi terbuka dan dikuasai oleh BPHL, kecuali data spasial dalam format shapfile.

Implikasi Putusan

• Putusan ini memiliki implikasi penting bagi transparansi pengelolaan hutan di Aceh.
• Bagi pemohon dan/atau termohon yang tidak menerima putusan KIA dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima.
• Jika tidak ada keberatan, putusan KIA akan berkekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan di wilayah hukum termohon.