Kinerja dan Kompetensi Sekda Aceh Dipersoalkan, Evaluasi Dibutuhkan untuk Efisiensi Pemerintahan

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, menyoroti kinerja dan kompetensi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir. Dia menilai sejumlah aspek penting yang menjadi indikator kelayakan seorang Sekda belum terpenuhi, sehingga Gubernur Aceh dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap jabatan tersebut.

Nasrul Zaman menyatakan bahwa kemampuan lobi dan komunikasi politik menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki seorang Sekda. Kelemahan dalam aspek tersebut dinilai dapat berdampak pada jalannya pemerintahan, terutama dalam proses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) maupun Perubahan APBA.

Indikator Kinerja Sekda

• Kapasitas dan Integritas: Nasrul menyebut hasil uji kapasitas dan integritas di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai tidak dilalui secara optimal oleh M Nasir.
• Rekam Jejak Prestasi: Proses kenaikan pangkat tidak diiringi dengan catatan prestasi yang kuat.
• Pengalaman Memimpin SKPA: Minimnya pengalaman M Nasir dalam memimpin SKPA strategis seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, maupun Inspektorat.
• Koordinasi Antar SKPA: Lembahnya koordinasi antar SKPA berimbas pada kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Rekomendasi Evaluasi

Nasrul menegaskan bahwa fungsi koordinasi lintas SKPA merupakan tanggung jawab Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang melekat pada jabatan Sekda. Ia menyarankan agar Gubernur Aceh melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan harmonis.