Koalisi Masyarakat Sipil Aceh mengkritik pencabutan izin perusahaan akibat banjir Sumatera, menyebutnya sebagai alat cuci tangan negara. Mereka menegaskan bahwa pencabutan izin tidak otomatis menggugurkan kewajiban hukum perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan secara nyata dan terukur.

Koalisi menegaskan, tanpa pemulihan lingkungan, pencabutan izin hanya memindahkan persoalan, bukan menyelesaikan akar bencana ekologis. Mereka menyoroti fakta bahwa dalam daftar pencabutan izin yang diumumkan pemerintah, terdapat perusahaan-perusahaan di Aceh yang sejatinya telah dicabut izinnya sejak 2022.

Pertanyaan Besar

• Pertanyaan besar yang diangkat oleh Koalisi adalah apakah negara benar-benar serius menyelesaikan akar bencana ekologis, atau sekadar merapikan citra di tengah krisis.
• Pertanyaan lain yang diangkat adalah mengapa perusahaan yang izinnya sudah mati sejak 2022 kembali diumumkan hari ini seolah-olah sebagai langkah baru.

Sorotan Tajam

• Koalisi menilai banyak perusahaan lain yang izinnya masih aktif dan terbukti merusak lingkungan justru terus dibiarkan beroperasi, terutama di wilayah DAS yang menjadi langganan banjir parah.
• Koalisi mempertanyakan izin apa yang sebenarnya dicabut pemerintah, mengingat perusahaan tersebut selama ini hanya memiliki izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS), bukan izin perkebunan.
• Koalisi menegaskan, jika yang dicabut hanya izin PKS, maka kebijakan tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memulihkan lahan yang telah dirusak, termasuk kawasan hutan lindung.

Data Kerusakan Ekologis

• Sepanjang 2018-2024, DAS Jambo Aye mengalami kerusakan seluas 7.742 hektare, dengan kehilangan tutupan hutan lebih dari 45 persen.
• Di DAS Tamiang, kehilangan tutupan hutan mencapai sekitar 36,3 persen.
• Kondisi paling parah terjadi di DAS Peusangan, di mana sekitar 75,2 persen wilayahnya telah rusak dan masuk kategori sangat kritis.

Desakan Koalisi

• Koalisi mendesak Kapolri untuk membuka secara transparan hasil penyelidikan terkait sumber kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Aceh, yang diduga kuat berkaitan dengan praktik pembalakan liar di wilayah hulu.
• Koalisi menegaskan, jika Presiden Prabowo Subianto serius menyelamatkan Aceh dan wilayah Sumatera dari bencana ekologis yang terus berulang, maka pencabutan izin harus dijadikan pintu masuk evaluasi total seluruh perizinan.