Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat kualitas informasi publik dan peran media di Aceh. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi media, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan persaingan dengan media sosial.

Audiensi antara kedua pihak berlangsung di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, pada Senin (26/1/2026). Ketua SMSI Aceh, Aldin NL, menyampaikan bahwa SMSI memiliki sekitar 3.000 perusahaan media yang tergabung secara nasional, dengan 47 hingga hampir 50 perusahaan pers di Aceh. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem media lokal dan meningkatkan kualitas pemberitaan di tengah derasnya arus informasi digital.

Tantangan Media di Aceh

• Hoaks dan Ujaran Kebencian: Komisi I DPRA sering berada dalam posisi dilematis karena menjadi pihak yang ditanyakan ketika muncul informasi menyesatkan di ruang publik.
• Persaingan dengan Media Sosial: Media arus utama menghadapi persaingan ketat dengan media sosial yang sering kali tidak terverifikasi.
• Kebijakan Anggaran Publikasi: Penguatan ekosistem media lokal menjadi penting agar media tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pemberitaan.
• Media Homeless: Fenomena ini terjadi akibat terbatasnya akses, minimnya alokasi anggaran, serta tidak adanya pola kemitraan yang adil dan terukur.

Komitmen Bersama

• Regulasi dan Keadilan Kebijakan: DPRA dan SMSI sepakat untuk membangun regulasi dan keadilan kebijakan publikasi.
• Kolaborasi Berkelanjutan: Kedua pihak berkomitmen untuk menjalin kerja sama konkret ke depan.
• Pemberdayaan Media: Media dipandang sebagai mitra strategis dalam demokrasi, pengawasan kebijakan, dan pendidikan publik.

Melalui audiensi ini, SMSI Aceh dan Komisi I DPRA sepakat bahwa penguatan regulasi, keadilan kebijakan publikasi, serta kolaborasi berkelanjutan menjadi kunci menjaga ekosistem informasi yang sehat di Aceh.