Komisi III DPRK Banda Aceh melakukan peninjauan terhadap sejumlah titik yang berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kota Banda Aceh. Kunjungan ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan masyarakat mengenai gangguan lalu lintas akibat parkir liar di beberapa ruas jalan.

Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan, menyoroti masalah parkir liar di Jalan Sudirman yang disebabkan oleh perumahan warga yang dijadikan tempat usaha. Ia mendorong Dinas Perhubungan untuk lebih teliti dalam mengatur parkir agar tidak mengganggu pengguna jalan.

Titik-Titik Kemacetan

• Jalan Sudirman: Parkir liar akibat perumahan warga yang dijadikan tempat usaha.
• Kawasan Rumah Sakit Meuraxa: Direncanakan untuk menghapus lokasi parkir di jalanan.
• RSUDZA: Banyak parkiran sepeda motor yang mengganggu jalur protokol.

Permintaan Komisi III

• Dinas Perhubungan diminta untuk menertibkan parkir, khususnya di jalan protokol.
• Juru parkir tidak diperbolehkan di jalan protokol yang padat lalu lintas.
• Jalan yang sudah diberikan ke RSUZA tetapi belum ada serah terima dan kompensasi yang jelas perlu ditinjau ulang.

Komisi III juga berharap agar pendapatan daerah dari parkir dapat dimaksimalkan, namun tetap memperhatikan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Mereka meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan analisis lalu lintas terkait ketertiban jalan, keindahan, dan kelancaran berlalu lintas.

Turut hadir dalam kunjungan ini anggota Komisi III Ramza Harli, Abdul Rafur, serta pihak Dinas Perhubungan dan PUPR Kota Banda Aceh. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Banda Aceh.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan masalah kemacetan di Kota Banda Aceh dapat segera teratasi, sehingga kelancaran lalu lintas dapat terjaga dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman.

Komisi III DPRK Banda Aceh berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi upaya penertiban parkir dan kelancaran lalu lintas di Kota Banda Aceh. Mereka juga akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.