Komisi Informasi Aceh (KIA) memutuskan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah I Aceh harus membuka data pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Putusan ini mencakup laporan hasil cruising (LHC), peta pohon, rencana tebang, serta rekapitulasi pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Putusan ini diambil dalam sidang terbuka pada 12 Maret 2026 di Banda Aceh, setelah sengketa informasi publik antara Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) dan BPHL. Data spasial dalam format shapefile dikecualikan dari putusan.

Detail Putusan

• Dampak Publik: Putusan ini meningkatkan transparansi pengelolaan hutan di Aceh, yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan.
• Kredibilitas: Proses sidang melibatkan majelis yang berwenang dan mengikuti prosedur hukum yang sah.
• Urgensi: Keputusan ini penting untuk segera diimplementasikan guna menghindari penundaan lebih lanjut dalam pengelolaan hutan.
• Bukti/Data: Putusan didasarkan pada bukti dan dokumen yang diajukan selama persidangan.
• Dampak Jangka Panjang: Transparansi data PHAT dapat meningkatkan pengawasan publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan izin.
• Nilai Edukasi: Masyarakat Aceh dapat memahami pentingnya akses informasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam.