Konflik agraria di Aceh Timur memasuki babak baru dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Guna Usaha (HGU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur. Pansus ini dibentuk untuk menuntaskan konflik yang telah bertahun-tahun merugikan masyarakat, dengan langkah strategis mulai dari pengumpulan bukti lapangan hingga koordinasi tingkat provinsi.

Pansus HGU tidak hanya bergerak secara formalitas, tetapi juga telah melakukan audiensi dengan Komisi I DPRA dan Anggota DPRA Dapil 6 Aceh Timur. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelesaian konflik berjalan sinergis antara kabupaten, provinsi, dan Pemerintah Aceh. Berdasarkan data dan bukti lapangan yang dihimpun langsung dari warga, ditemukan fakta-fakta kuat yang menunjukkan urgensi penyelesaian konflik.

Langkah Strategis Pansus HGU

• Pengumpulan bukti lapangan dan koordinasi dengan DPRA
• Audiensi dengan Komisi I DPRA dan Anggota DPRA Dapil 6 Aceh Timur
• Kesiapan membawa persoalan ke pemerintah pusat jika koordinasi di tingkat provinsi menemui jalan buntu

Komitmen Pansus dalam Membela Hak Masyarakat

• Pansus HGU DPRK Aceh Timur dibentuk karena konflik sudah berada pada kondisi darurat
• Menuntut langkah tegas dan nyata dari Pemerintah Aceh
• Memastikan transparansi dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Masyarakat Aceh Timur kini menanti aksi nyata dari Pemerintah Aceh untuk merespons atensi serius yang diajukan oleh DPRK Aceh Timur.