Kontras mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Proses hukum yang saat ini berjalan melalui peradilan militer dianggap tidak transparan dan berpotensi tidak adil.

Koalisi Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi simbolik di Kantor Kementerian Sekretariat Negara untuk mendesak pembentukan TGPF. Mereka menilai bahwa proses hukum yang dilakukan militer tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.

Desakan untuk Keadilan

• Kontras mempertanyakan motif dendam yang disebutkan oleh Oditur Militer sebagai alasan di balik serangan terhadap Andrie Yunus.
• Koalisi Solidaritas untuk Andrie Yunus mengirimkan surat desakan kepada Presiden Prabowo dan menggelar aksi simbolik dengan spanduk yang bertuliskan "Presiden, segera bentuk TGPF!" dan "Kami ingin punya Presiden ksatria".
• Almas Ghaliya Putri Sjafrina, perwakilan koalisi, menyatakan bahwa Kepala Negara sudah sepatutnya membentuk TGPF dalam kasus ini.

Proses Hukum yang Dipertanyakan

• Oditur Militer 07-II Jakarta telah melimpahkan berkas perkara kasus Andrie kepada Pengadilan Militer 08-II Jakarta tanpa melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi.
• Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menemukan indikasi pelaku yang berjumlah lebih dari 4 orang, dengan bukti rekaman kamera pengawas yang menunjukkan 16 orang terlibat dalam kasus penyiraman air keras.
• Andrie Yunus menuliskan warkat keberatan dan mosi tidak percaya terhadap proses hukum kasusnya yang dijalankan melalui mekanisme peradilan militer.

Harapan Warga Aceh

Warga Aceh berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan dalam kasus Andrie Yunus. Pembentukan TGPF dianggap sebagai langkah penting untuk mengungkap fakta-fakta yang belum terungkap dan memastikan proses hukum yang transparan dan akuntabel.