Warga Aceh Barat kecewa karena daerah mereka tidak masuk dalam daftar penerima tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi pasca banjir. Mereka menilai keputusan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Perwakilan korban banjir, Aduwina Pakeh, menyatakan bahwa Aceh Barat merupakan salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana banjir yang melanda kawasan Sumatera penghujung November 2025 lalu.

Kondisi Lapangan

• Kondisi di lapangan masih memprihatinkan, khususnya di Kecamatan Pante Ceureumen yang disebut porak-poranda.
• Lahan pertanian warga belum dapat difungsikan, sementara pemulihan berjalan lambat tanpa dukungan anggaran memadai.
• Pemerintah Aceh didesak turun langsung melihat kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana.

Dukungan dan Harapan

• Aceh Barat sebelumnya mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, termasuk kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto pada Januari 2026.
• Bantuan internasional dari Malaysia serta program dukungan dari kementerian juga pernah masuk ke wilayah tersebut.
• Masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRK Aceh Barat, anggota DPR Aceh Dapil 10, hingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat, untuk segera menemui Gubernur Aceh dan memperjuangkan alokasi dana tersebut.

Langkah Selanjutnya

• Aduwina menyatakan, jika aspirasi masyarakat tidak segera ditanggapi, korban banjir Aceh Barat akan mengambil langkah resmi dengan menyurati Presiden Republik Indonesia.
• Sebagai akademisi dari Universitas Teuku Umar (UTU), Aduwina menilai masih ada ruang bagi Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi dan merevisi kebijakan distribusi anggaran agar lebih adil dan tepat sasaran.