Hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiarto menggugurkan status tersangka Indra Iskandar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana rumah jabatan anggota DPR. Putusan ini menyoroti praktik penegakan hukum KPK yang dinilai sewenang-wenang dan terburu-buru.

Hakim menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Indra tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah. Indra bahkan belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum status itu disematkan kepadanya.

Detail Putusan

• Hakim menyebut tindakan KPK sebagai "sewenang-wenang", istilah yang jarang dipakai pengadilan.
• Indra ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam proyek pengadaan yang disebut bernilai sekitar Rp120 miliar.
• KPK mengakui penyidik masih melengkapi dokumen perhitungan kerugian negara, yang merupakan unsur krusial dalam perkara korupsi.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

• Putusan ini mempertegas bahwa pengadilan tetap menjadi benteng terakhir bagi warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
• KPK masih memiliki peluang untuk melanjutkan penyidikan dengan memperbaiki prosedur dan melengkapi alat bukti.
• Bagi Indra Iskandar, putusan ini membuka ruang rehabilitasi nama baik yang sempat tercoreng oleh label hukum yang kini dinyatakan tidak sah.