Pemerintah berencana melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial mulai 28 Maret 2026. Kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari risiko digital seperti konten negatif, perundungan siber, dan kecanduan media sosial. Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena tantangan verifikasi usia dan potensi pergeseran perilaku anak ke platform alternatif.

Kebijakan serupa di negara lain menunjukkan perlunya integrasi verifikasi usia, tanggung jawab platform, dan literasi digital.

Tantangan Implementasi

• Verifikasi Usia: Sebagian besar platform media sosial hanya mengandalkan deklarasi mandiri saat pendaftaran akun, yang mudah dimanipulasi oleh anak-anak.
• Pergeseran Perilaku: Anak-anak mungkin berpindah ke platform alternatif yang lebih sulit dipantau dan berpotensi menimbulkan efek negatif yang lebih besar.
• Dampak Edukasi: Pembatasan usia yang terlalu kaku berpotensi menghambat proses pembelajaran digital dan kreativitas anak.

Pendekatan Negara Lain

• Australia: Memberikan tanggung jawab besar kepada perusahaan teknologi untuk memastikan anak di bawah umur tidak dapat membuat akun.
• Prancis: Mengamanatkan bahwa anak di bawah 15 tahun hanya dapat menggunakan media sosial dengan persetujuan orang tua.
• Denmark: Mengintegrasikan verifikasi usia dengan sistem identitas digital nasional.

Langkah Strategis untuk Indonesia

• Sistem Verifikasi Usia: Mengintegrasikan proses verifikasi usia pada platform media sosial dengan identitas kependudukan digital.
• Tanggung Jawab Platform: Mewajibkan platform digital untuk aktif mencegah anak di bawah umur membuat akun.
• Literasi Digital: Memperkuat kebijakan dengan program literasi digital yang menyasar orang tua, sekolah, dan komunitas.