Legislator Gerindra Desak Pemko Banda Aceh Perkuat Anggaran Lembaga Keistimewaan Aceh

Anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Gerindra, Irwansyah, mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengalokasikan anggaran yang lebih optimal bagi lembaga keistimewaan Aceh, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan lembaga kearifan lokal lainnya. Menurut Irwansyah, keberadaan lembaga keistimewaan merupakan kekhususan yang hanya dimiliki Aceh dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Irwansyah menekankan bahwa peran lembaga seperti MPU sangat strategis, tidak hanya dalam memberikan pertimbangan keagamaan, tetapi juga dalam membina dan mencetak kader ulama muda, khususnya di Kota Banda Aceh. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk menjaga fungsi strategis lembaga tersebut dalam melestarikan nilai-nilai keislaman dan adat istiadat.

Desakan Anggota DPRK Banda Aceh

• Irwansyah mendesak Pemko Banda Aceh untuk memberikan dukungan nyata, terutama dari sisi penganggaran, kepada lembaga keistimewaan Aceh.
• Ia menekankan bahwa keberadaan lembaga keistimewaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
• Irwansyah juga menyoroti peran MPU dalam mencetak kader ulama muda dan menjaga identitas Aceh sebagai daerah berlandaskan syariat Islam.

Peran Strategis Lembaga Keistimewaan

• MPU dan lembaga kearifan lainnya memiliki kontribusi besar dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan adat istiadat di tengah masyarakat.
• Salah satu peran pentingnya adalah mendidik kader-kader ulama muda yang akan menjadi penerus di masa depan.
• Irwansyah menilai bahwa tanpa dukungan anggaran yang memadai, fungsi strategis lembaga keistimewaan akan sulit berjalan maksimal.

Dasar Hukum dan Harapan ke Depan

• Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengatur kedudukan, fungsi, dan peran MPU sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis syariat Islam.
• Irwansyah berharap Pemko Banda Aceh dapat lebih serius dalam merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak pada penguatan lembaga keistimewaan.
• Ia berharap peran strategis lembaga keistimewaan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.