Anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Gerindra, Irwansyah, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh mengalokasikan anggaran khusus untuk program perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Irwansyah juga meminta pemko menyediakan layanan konseling, rumah aman (shelter), serta bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Irwansyah menilai, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara komprehensif. Dia mendorong penguatan peran lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta kerja sama dengan kepolisian dan lembaga bantuan hukum.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh

• Banyak korban enggan melapor karena takut, malu, atau tidak memahami prosedur hukum.
• Pemerintah harus memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi korban.
• Peran lembaga terkait seperti DP3A dan P2TP2A perlu diperkuat.
• Masyarakat di Aceh juga diajak untuk tidak menutup mata terhadap kasus kekerasan di lingkungan sekitar.