Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Komisariat Universitas Malikussaleh (Unimal) menyoroti rencana pengangkatan pegawai inti program makan bergizi gratis (MBG) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan, rasionalitas kebijakan publik, serta skala prioritas pembangunan nasional.

Menurut Ketua LMND Komisariat Unimal, Paulus Ardi Pernando Berutu, kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan. Pasalnya, pegawai program MBG yang baru bekerja sekitar satu tahun diangkat menjadi PPPK, sementara guru dan tenaga kesehatan honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun masih berada dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan.

Ketimpangan dalam Kebijakan Pengangkatan ASN

• Guru dan tenaga kesehatan honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
• Pegawai program MBG yang baru bekerja sekitar satu tahun telah diangkat menjadi PPPK.
• Gaji sopir program MBG dilaporkan lebih besar dibandingkan gaji guru honorer dan tenaga kesehatan honorer.

Desakan untuk Evaluasi Kebijakan

LMND Komisariat Unimal mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengangkatan PPPK serta sistem pengupahan di sektor publik. Kebijakan negara seharusnya disusun secara adil, proporsional, dan berpihak pada kepentingan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan sebagai pilar utama pembangunan bangsa.

Paulus berharap Presiden Republik Indonesia mendengarkan suara kegelisahan guru honorer dan tenaga kesehatan honorer yang telah lama mengabdikan diri dengan penuh dedikasi. Kebijakan yang adil dan proporsional diharapkan dapat mencerminkan penghargaan yang layak terhadap profesi yang memiliki tanggung jawab dan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.

Dampak Jangka Panjang

Kebijakan yang tidak adil dalam pengangkatan ASN dapat berdampak negatif pada motivasi dan dedikasi tenaga pendidik dan kesehatan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Aceh, yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan sumber daya manusia di daerah ini.