Longsor di Aceh Tengah: Ketika Kebijakan Daerah Menutup Mata

PERISTIWA longsor dan banjir bandang yang berulang di Aceh Tengah seharusnya menghentikan kebiasaan lama menyebut bencana sebagai sekadar “takdir alam”. Di wilayah pegunungan, bencana adalah akumulasi keputusan kebijakan yang diambil—atau justru diabaikan—selama bertahun-tahun.

Penelitian internasional yang diterbitkan pada 2025 dalam jurnal Smart Construction and Sustainable Cities secara gamblang menunjukkan bahwa longsor di Aceh Tengah sangat dipengaruhi aktivitas manusia. Studi berjudul Integrating GIS within the regulatory framework for mapping human-induced landslide hazards in Central Aceh, Indonesia menjadi bukti ilmiah bahwa persoalan ini bukan lagi soal dugaan, melainkan fakta terukur.

Dampak Aktivitas Manusia

• Pemanfaatan lereng tanpa kajian kemiringan
• Perubahan pola tanam di kawasan rawan
• Pembangunan jalan yang memotong lereng
• Sistem drainase yang asal jadi

Peta Risiko Longsor

• Kawasan seperti Pegasing, Bies, dan Silih Nara terpetakan sebagai zona risiko tinggi
• Aktivitas manusia di zona risiko tetap berjalan nyaris tanpa pembatasan berarti
• Model pemetaan memiliki tingkat akurasi hingga 84 persen

Kebijakan Daerah

• Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah lebih sibuk menangani dampak pascabencana ketimbang mencegah sumber masalahnya
• Tata ruang di kawasan lereng masih longgar, izin pembukaan lahan berjalan rutin
• Peta risiko belum dijadikan rujukan wajib dalam pengambilan keputusan

Solusi

• Peta risiko longsor harus menjadi instrumen wajib dalam pengelolaan lahan lereng
• Zona rawan tinggi perlu pembatasan tegas, zona menengah wajib menerapkan standar konservasi
• Zona aman dikelola secara produktif namun berkelanjutan

Kebijakan ini bukan untuk mematikan mata pencaharian petani, melainkan melindungi mereka dari praktik yang secara perlahan menggiring bencana. Jika pemerintah daerah tetap mengabaikan peringatan ilmiah, maka longsor berikutnya bukan lagi tragedi alam, melainkan kegagalan kebijakan yang disengaja.