Mahasiswa dan masyarakat Aceh Selatan mendesak Dinas Pendidikan untuk mengaudit dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Trumon. Isu penggelapan dana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga, mengingat PIP merupakan bantuan penting bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Kepala SMA Negeri 1 Trumon, Sri Wahyuni, membantah adanya penggelapan dan menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama wali murid, perwakilan bank, dan aparat kepolisian. Hasil audit internal menunjukkan adanya data keliru dan penarikan dana oleh oknum di luar prosedur.

Kronologi dan Temuan Audit

• Rapat Klarifikasi: Pada 4 Februari 2026, sekolah mengundang wali murid, perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI), aparat kepolisian, dan komite sekolah untuk membahas persoalan dana PIP.
• Data Keliru: Ditemukan sejumlah data keliru dalam usulan PIP yang berasal dari aspirasi eksternal dan tidak terdeteksi dalam sistem internal sekolah.
• Penarikan Dana Tidak Wajar: Hasil penelusuran menunjukkan penarikan dana pada Desember 2025 oleh oknum sekolah di luar jam operasional dan lokasi ATM yang berbeda.
• Komitmen Sekolah: Sekolah berkomitmen memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan dana PIP benar-benar sampai kepada siswa yang berhak.

Respons Mahasiswa dan Masyarakat

Mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Trumon (HMP2T) mendesak Dinas Pendidikan Aceh untuk mengusut tuntas persoalan ini secara transparan dan profesional. Mereka juga menyoroti peran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Selatan yang dinilai perlu lebih terbuka dalam menyikapi laporan masyarakat.

Langkah Selanjutnya

• Audit Menyeluruh: Mahasiswa meminta audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana PIP di sekolah tersebut.
• Proses Penindakan: Jika ditemukan pelanggaran, proses penindakan diminta berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
• Pencocokan Data: Sekolah dan wali murid diminta untuk mencocokkan data penyaluran dana PIP paling lambat 18 Februari 2026.

Dengan adanya klarifikasi dan komitmen dari pihak sekolah, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana PIP dapat pulih dan siswa yang berhak menerima bantuan dapat terpenuhi haknya.