Mahasiswa di Kabupaten Aceh Singkil mendesak Bupati Safriadi untuk segera mengangkat pejabat definitif di berbagai dinas yang saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh). Pergantian pejabat yang sering, terutama di dinas pendidikan, dinilai mengganggu stabilitas dan efektivitas kebijakan.

Menurut Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (Himapas) Mulyadi Manik, dalam kurun waktu sekitar dua tahun, jabatan kepala dinas pendidikan telah diisi secara bergantian oleh empat orang. Hal ini menunjukkan belum adanya stabilitas kepemimpinan pada sektor yang membutuhkan kesinambungan kebijakan.

Dampak Pergantian Pejabat

• Efektivitas Organisasi: Penunjukan Plt yang berkepanjangan dapat mengganggu efektivitas organisasi karena kewenangan yang terbatas.
• Pengambilan Keputusan: Pengambilan keputusan strategis menjadi tidak maksimal dan program jangka panjang mudah tertunda.
• Konsistensi Kebijakan: Arah kebijakan menjadi kurang konsisten akibat pergantian pejabat yang sering.
• Perspektif Masyarakat: Pergantian berulang membuka ruang munculnya persepsi negatif di tengah publik.

Tanggapan Bupati

Bupati Aceh Singkil, Safriadi, menjelaskan bahwa seleksi terbuka calon kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) definitif rencananya digelar Maret 2026. Namun, seleksi tersebut masih terkendala biaya karena APBK 2026 belum disahkan. Selain itu, bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Singkil pada Oktober 2025 lalu juga menjadi kendala.

Harapan Mahasiswa

Mahasiswa berharap pemerintah daerah merespons dengan langkah terbuka dan memberikan penjelasan resmi mengenai alasan pergantian, mekanisme penunjukan, serta jadwal pengisian jabatan definitif. Transparansi dianggap sebagai instrumen penting untuk menjaga legitimasi pemerintahan dan meredam spekulasi di masyarakat.