Mahasiswa Aceh Singkil mengkritik rencana pembelian mobil dinas bupati senilai Rp 2,6 miliar. Kebijakan ini dinilai minim empati terhadap masyarakat yang baru saja didera bencana hidrometeorologi. Mereka mendesak pemerintah membatalkan rencana tersebut dan mengutamakan pemulihan pascabencana.

Kritik tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Mahasiswa Aceh Singkil, Ahmad Fadil Lauser Melayu, dan Ketua Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil, M Yunus. Mereka menganggap anggaran tersebut seharusnya difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi rakyat, serta jaminan kesehatan dan pendidikan bagi korban banjir.

Kritik Mahasiswa

• Minim Empati: Mahasiswa mengkritik rencana pembelian mobil dinas sebagai potret kebijakan yang kehilangan kepekaan sosial.
• Pemborosan Anggaran: Rencana pembelian mobil dinas dinilai sebagai pemborosan anggaran yang tidak sejalan dengan realitas sosial dan kondisi fiskal daerah.
• Pemulihan Pascabencana: Mahasiswa mendesak pemerintah mengutamakan pemulihan pascabencana, termasuk perbaikan infrastruktur dasar dan pemulihan ekonomi rakyat.
• Prinsip Keuangan Daerah: Rencana pembelian mobil dinas bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Respon Pemerintah

• Konfirmasi Rencana: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Wartono, membenarkan bahwa rencana pembelian mobil dinas bupati senilai Rp 2,6 miliar masuk dalam usulan APBK 2026.
• Pembahasan Buntu: Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pembahasan APBK Aceh Singkil 2026 buntu.

Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil membatalkan rencana pembelian mobil dinas dan kepada DPRK Aceh Singkil, mahasiswa meminta mencoret pos anggaran pengadaan mobil dinas bupati dari pembahasan APBK 2026. Mereka mengingatkan DPRK untuk tidak menjadi bagian dari politik anggaran yang boros dan tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat.