Tim peneliti dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Lembaga Riset Internasional Lingkungan dan Perubahan Iklim (PPLH LRI) IPB University menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Majelis Adat Aceh (MAA) pada Jumat (6/2/2026), di Aula Meusapat MAA Aceh. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua MAA Aceh, Prof Dr Drs Yusri Yusuf, MPd, dan mengangkat isu penguatan kelembagaan adat dalam pengelolaan lanskap hutan Aceh, belajar dari rangkaian bencana ekologis yang terus berulang melanda Aceh.

MAA memandang bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang berulang kali terjadi di Aceh merupakan akibat dari terputusnya relasi antara masyarakat dan hutan. Merespons hal tersebut, MAA aktif mendorong penguatan kembali peran kearifan lokal Aceh dalam pengelolaan hutan hingga ke tingkat nasional.

Penguatan Panglima Uteun

Kelembagaan adat Aceh, khususnya Panglima Uteun, telah lama memiliki mekanisme tata kelola hutan yang efektif dan berakar langsung di masyarakat. Namun, peran tersebut belum dimaksimalkan secara optimal dalam kebijakan pengelolaan hutan modern.

FGD dan Kolaborasi

FGD bersama PPLH IPB University merupakan kelanjutan dari upaya mengangkat kembali kearifan lokal Aceh dalam mengelola sumber daya alam. Dalam diskusi, terungkap bahwa kelembagaan adat Aceh, khususnya Panglima Uteun, telah lama memiliki mekanisme tata kelola yang sangat efektif dan berakar langsung dari kearifan lokal masyarakat setempat.

Revitalisasi Peran Panglima Uteun

Dari FGD tersebut, PPLH IPB University bersama MAA menyepakati perlunya penguatan peran Panglima Uteun sebagai garda terdepan untuk menjaga kelestarian hutan Aceh. Panglima Uteun merupakan perangkat adat yang secara historis memiliki kewenangan dalam mengatur pemanfaatan dan perlindungan hutan berdasarkan hukum adat Aceh.

Riset Aksi dan Model Pengelolaan

PPLH IPB University bersama Aceh Green Conservation (AGC) tengah menjalankan riset aksi terkait pengelolaan lanskap hutan Ulu Masen dengan dukungan hibah kompetitif global dari Explore RECOFTC–Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Dari proses riset tersebut, teridentifikasi pentingnya pelibatan kelembagaan adat sebagai fondasi tata kelola hutan yang berkelanjutan.

Langkah Selanjutnya

MAA menggandeng PPLH IPB University untuk bersama-sama merumuskan langkah penguatan kelembagaan adat melalui FGD ini. Dr Tjahjo Tri Hartono, SHut, MSi, Principal Investigator program riset ini, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan MAA membuka peluang untuk mengembangkan model pengelolaan lanskap hutan yang mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan kekuatan kelembagaan adat yang berakar langsung di masyarakat.

FGD yang dihadiri oleh tim peneliti PPLH IPB University, perwakilan AGC, serta pengurus MAA, Miftahuddin Cut Adek, Saiba Ibrahim, Fauzi Umar, dan Saifullah, ini diharapkan menjadi langkah awal bagi terbentuknya model pengelolaan hutan yang dapat direplikasi di wilayah lain. Lebih lanjut, model ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola hutan berbasis adat yang berkelanjutan, demi mencegah terulangnya bencana ekologis dan menjaga kelestarian hutan Aceh bagi generasi mendatang.