Madu hutan Aceh memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun pemerintah tidak hadir dalam pengelolaannya. Masyarakat dan pawang madu mengelola seluruh rantai produksi sendiri, tanpa dukungan kebijakan yang memadai.

Potensi Ekonomi yang Terabaikan

• Nilai ekonomi madu hutan Aceh mencapai Rp 4,18 triliun dalam satu kali panen, dengan asumsi satu pohon sarang lebah per 20 hektare dan produksi rata-rata 250 kg madu per pohon.
• Tidak ada sistem tata niaga yang kuat, standarisasi mutu, atau perlindungan harga dari pemerintah.
• Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) gagal menjadikan hasil hutan bukan kayu sebagai sektor unggulan, masih fokus pada komoditas tertentu seperti getah pinus.

Kegagalan Visi dan Kebijakan

• Negara tidak pernah menganggap madu hutan sebagai potensi ekonomi yang penting, meskipun memiliki fondasi sosial dan ekologis yang kuat.
• Praktik panen madu hutan masih bergantung pada siklus tradisional, seperti bulan Maulid Nabi, tanpa dukungan kebijakan yang memperkuat sistem lokal.
• Dinas Kehutanan Aceh gagal bertindak, meskipun madu hutan dari Trumon, Ketambe, Lokop, hingga Samarkilang telah lama menjadi bagian dari ekonomi lokal.

Dampak Jangka Panjang

• Madu hutan bisa menjadi instrumen strategis untuk menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, menjaga hutan, dan meningkatkan pendapatan daerah secara bersamaan.
• Ketiadaan intervensi pemerintah berarti membiarkan rantai nilai tetap lemah, tanpa pengemasan yang layak, branding, akses pasar luas, dan perlindungan terhadap produsen.
• Sudah saatnya pemerintah Aceh mengakui kegagalan ini dan mereformasi Dinas Kehutanan dan KPH untuk menjadi institusi inovatif yang mampu membangun rantai nilai madu hutan dari hulu ke hilir.