Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, menyoroti maraknya penyalahgunaan ruang digital yang berdampak pada degradasi moral masyarakat. Dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Haji Uma menekankan perlunya penyempurnaan kebijakan agar lebih menyentuh aspek sosial, moral, serta keadilan informasi di daerah.

Haji Uma mengapresiasi langkah-langkah positif yang telah dilakukan Komdigi, namun menilai pendekatan tersebut masih perlu diperdalam agar tidak hanya bersifat kontekstual, melainkan juga konseptual dan menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan sistem komunikasi nasional harus berpijak pada nilai-nilai moralitas, agama, budaya, serta ideologi Pancasila.

Sorotan Masalah Digital di Aceh

• Ujaran Kebencian dan Pornografi: Haji Uma menyoroti maraknya konten negatif seperti ujaran kebencian, caci maki, dan fitnah yang tersebar luas di berbagai platform media sosial.
• Bahasa Lokal: Kesalahpahaman sering terjadi di daerah karena bahasa lokal yang digunakan tidak dipahami konteksnya oleh sistem aplikasi maupun moderasi platform digital.
• Literasi Digital: Literasi digital perlu dibangun dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan nilai budaya, agama, dan etika dalam berkomunikasi.

Harapan ke Depan

Haji Uma mendorong Kementerian Komdigi untuk memberi perhatian lebih pada penguatan pengendalian media sosial di daerah, termasuk melalui subsektor khusus yang mampu memahami dan mengartikulasikan bahasa-bahasa lokal. Ia juga berharap kebijakan komunikasi dan digital ke depan semakin adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mampu melindungi nilai-nilai moral, budaya, dan kebutuhan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Haji Uma menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online dan berharap upaya tersebut terus diperkuat secara lebih luas dan masif. Ia juga menyampaikan harapannya agar ruang digital dapat lebih ramah terhadap publikasi informasi bencana, yang merupakan bagian penting dalam mendukung kerja-kerja penanganan pemerintah.