Banjir yang melanda Bireuen beberapa waktu lalu masih meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen, Murni M. Nasir, mempertanyakan klaim pemerintah daerah yang menyebut penanganan banjir telah berjalan sesuai tahapan. Ia menilai pernyataan tersebut tidak selaras dengan kondisi korban di lapangan yang masih bertahan di tenda darurat.

Menurut Murni, hasil pemantauan GeRAK menunjukkan sejumlah persoalan mendasar belum tertangani. Selain masih banyak korban tinggal di tenda, skema hunian sementara (huntara) dinilai belum jelas, sementara pembangunan hunian tetap (huntap) juga belum menunjukkan progres signifikan, terutama bagi korban yang tidak memiliki lahan.

Masalah Utama

• Korban masih tinggal di tenda darurat meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 86,1 miliar untuk bantuan stimulan perbaikan rumah bagi 4.347 kepala keluarga dan Rp 4 miliar untuk penanganan bencana.
• Ketidaksinkronan antara tahapan penanganan yang diklaim pemerintah dengan realitas yang dialami korban.
• Skema hunian sementara dan tetap belum jelas, terutama bagi korban yang tidak memiliki lahan.

Desakan GeRAK

GeRAK Bireuen mendesak pemerintah kabupaten segera merealisasikan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel, serta menyusun skema konkret bagi korban yang tidak memiliki lahan. Pemerintah juga diminta mempercepat transisi dari kondisi darurat menuju pemulihan.

Murni menambahkan, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan cerminan kesenjangan antara klaim pemerintah dan kondisi di lapangan. "Publik hanya ingin melihat satu hal: pemerintah bekerja menyelesaikan masalah, atau larut dalam pembenaran tanpa solusi," katanya.