Massa di Aceh Singkil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut pembelian tanah sekolah rakyat. Pengunjuk rasa, yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda, mengklaim ada kejanggalan dalam pembelian tanah yang disinyalir milik putra bupati dengan harga Rp 200 juta per hektare.

Massa juga menuntut pemakzulan bupati dan memberikan batas waktu 2x24 jam kepada DPRK untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. DPRK Aceh Singkil menyatakan setuju menggunakan hak interpelasi terhadap bupati.

Kejanggalan Pembelian Tanah

• Tanah yang dibeli disinyalir milik putra bupati.
• Harga tanah mencapai Rp 200 juta per hektare, meskipun tidak ada tanaman produktif.
• Pengunjuk rasa menganggap harga tersebut tidak wajar.

Tuntutan Massa

• Pembentukan pansus untuk mengusut pembelian tanah sekolah rakyat.
• Pemakzulan bupati dengan pengajuan hak interpelasi dan angket.
• Batas waktu 2x24 jam untuk DPRK menindaklanjuti tuntutan.

Tanggapan DPRK

• DPRK Aceh Singkil setuju menggunakan hak interpelasi terhadap bupati.
• Ketua DPRK Amaliun menyatakan akan memastikan proses interpelasi tidak cacat hukum.
• Fraksi-fraksi di DPRK menyatakan setuju menggunakan hak interpelasi.