Seribu warga Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil pada Selasa, 3 Maret 2026. Mereka mendesak pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2026, yang dianggap sangat penting bagi kepentingan masyarakat, termasuk aparat desa, imam, mukim, dan satuan perangkat daerah.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan TNI/Polri. Para peserta aksi mengenakan pita kuning di lengan dan kepala sebagai simbol kesatuan.

Desakan Pengesahan APBK 2026

• Koordinator aksi, Ramli Manik, menekankan bahwa APBK 2026 menyangkut hak hidup banyak pihak.
• Massa juga mendesak penghentian sementara hak interpelasi di DPRK untuk memfokuskan pembahasan APBK.
• Masdar Mulyadi dan Ridwan Zain, koordinator lainnya, meminta anggota dewan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Tanggapan DPRK Aceh Singkil

• Ketua DPRK, Amaliun, menjelaskan bahwa proses pengesahan APBK memiliki tahapan yang harus diikuti sesuai aturan.
• Ia mengakui keterlambatan penyampaian laporan KUA-PPAS, yang seharusnya disampaikan pada Juli atau paling lambat November 2026.
• DPRK berjanji untuk menjadwalkan pembahasan APBK 2026 pada hari yang sama.

Aksi berakhir dengan damai setelah massa membubarkan diri.