Demonstrasi Massa di Aceh Singkil Mendesak Pemakzulan Bupati

Massa di Aceh Singkil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memakzulkan Bupati Safriadi Oyon atas tudingan penyalahgunaan wewenang dan kebijakan tidak prorakyat. Demonstrasi ini terjadi di teras kantor DPRK, dengan massa menuntut pemakzulan bupati karena dugaan jual beli jabatan dan pembelian mobil dinas senilai Rp 2,6 miliar.

Massa juga mendesak investigasi terhadap bantuan presiden senilai Rp 4 miliar yang dinilai tidak transparan. Mereka mengaku memiliki bukti atas tudingan-tudingan tersebut dan mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan.

Isu Utama Demonstrasi

• Pemakzulan Bupati: Massa mendesak pemakzulan bupati atas tudingan penyalahgunaan wewenang.
• Pembelian Mobil Dinas: Pembelian mobil dinas senilai Rp 2,6 miliar dinilai tidak empati terhadap masyarakat yang baru saja didera bencana.
• Bantuan Presiden: Bantuan presiden senilai Rp 4 miliar dinilai tidak transparan dan disinyalir menjadi lahan bacakan.
• Seragam Sekolah: Pembelian seragam sekolah dengan ukuran tidak sesuai dan dinilai sebagai barang lama.

Demonstrasi di Bireuen dan Nagan Raya

Di Bireuen, warga mendesak pemerintah memenuhi janji bantuan banjir dan transparansi anggaran. Sementara di Nagan Raya, penambang rakyat menolak penutupan tambang emas yang dianggap mengancam mata pencaharian mereka.

Tanggapan DPRK

DPRK Aceh Singkil setuju menggunakan hak interpelasi terhadap bupati. Mereka menyatakan akan memastikan proses interpelasi tidak cacat hukum.

Demonstrasi di Bireuen

Warga Bireuen mendesak penyediaan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir, serta audit total dan investigasi independen terhadap anggaran bencana.

Demonstrasi di Nagan Raya

Penambang rakyat di Nagan Raya menolak penutupan tambang emas yang dilancarkan oleh pihak Polri, TNI, dan Pemda. Mereka mendesak agar penambangan emas secara tradisional tetap diizinkan.

Kesimpulan

Demonstrasi massa di Aceh Singkil, Bireuen, dan Nagan Raya menunjukkan ketegangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah Aceh. Isu-isu lokal seperti penyalahgunaan wewenang, transparansi anggaran, dan penutupan tambang menjadi perhatian utama warga.