MaTA meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggaran TPP yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar diharapkan dapat dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang melanda Aceh sejak akhir November 2025.

Koordinator MaTA, Alfian, menekankan bahwa anggaran TPP bukan hanya menyangkut satu atau dua orang, tetapi seluruh ASN di Pemerintah Aceh. Ia berharap gubernur memiliki prinsip senasib sepenanggungan dengan para korban banjir yang masih berada di tenda pengungsian.

Alasan Penundaan TPP

• Anggaran Terbatas: APBA 2026 tidak besar, sementara dana TKD yang dipotong sebesar Rp1,7 triliun belum jelas dan belum masuk ke kas Aceh.
• Prioritas Penanganan Bencana: Kondisi penanganan banjir masih perlu diperbaiki, termasuk akses listrik dan transportasi yang terganggu.
• Prinsip Senasib Sepenanggungan: MaTA berharap kebijakan TPP dibatalkan atau setidaknya ditunda untuk memastikan anggaran 2026 diprioritaskan untuk penanganan korban bencana ekologis.

Dampak Jangka Panjang

• Efisiensi Anggaran: MaTA menyoroti bahwa kondisi anggaran Aceh saat ini sedang dalam tahap efisiensi dan perlu dikelola dengan hati-hati.
• Pemborosan Anggaran: Jika tidak dikelola dengan baik, pembayaran TPP bisa menjadi pemborosan yang sangat besar.
• Kepentingan Masyarakat: MaTA berharap kebijakan TPP ini dibatalkan atau setidaknya ditunda untuk memastikan anggaran 2026 benar-benar diprioritaskan untuk penanganan korban bencana ekologis.