Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar tidak memainkan kepentingan politik dalam pengelolaan bantuan uang pembelian sapi meugang dari pemerintah pusat. Dana tersebut harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat korban bencana.

Alfian menegaskan, hingga saat ini belum terdapat petunjuk teknis (juknis) dan mekanisme yang jelas terkait pengelolaan dana tersebut. Kondisi itu dinilai berpotensi membuka ruang penyimpangan, mengingat nilai bantuan yang diterima setiap desa mencapai Rp50 juta.

Potensi Penyimpangan Dana

• Nilai bantuan per desa: Rp50 juta
• Tidak ada juknis yang jelas: Berisiko disalahgunakan
• Pembagian harus adil dan jujur: Tanpa politisasi

Pengalaman Sebelumnya

• Dana tanggap darurat Rp4 miliar: Belum digunakan hingga 30 hari pascabencana
• Wajib dibelanjakan seluruhnya: Sesuai nilai yang diterima

Tindakan Tegas

• Penyimpangan harus ditindak: Secara administratif atau hukum
• Mencegah korupsi dan politisasi: Dengan penerbitan petunjuk teknis yang seragam

MaTA mendesak pihak berwenang segera menerbitkan petunjuk teknis atau mekanisme yang berlaku sama di seluruh daerah penerima bantuan. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemberian uang meugang dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat korban bencana.