Desakan publik semakin kuat agar Nasir Syamaun, Sekretaris Daerah Aceh, mundur akibat kinerja buruk dalam penanganan bencana banjir besar. Kinerja buruk ini terlihat dari kegagalan menyerap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 80,9 miliar, yang menyebabkan banyak wilayah terisolasi di Aceh masih terputus.

Kinerja buruk Nasir semakin terlihat di tengah-tengah bencana ini, termasuk dalam menggeser anggaran BTT sehingga penanganan dampak banjir besar lamban. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tidak meminta Mualem mengganti pejabat sekretaris daerah secara langsung, tetapi menggodok kebijakan baru yang menunjuk Kepala Badan Penanganan Bencana Aceh sebagai sosok sentral penanganan bencana.

Kinerja Buruk dalam Penanganan Bencana

• Pemerintah Aceh gagal menyerap secara optimal dana BTT sebesar Rp 80,9 miliar untuk penanganan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana banjir besar di Aceh pada 2025.
• Hanya Rp 21,2 miliar yang dapat dipergunakan untuk membebaskan puluhan wilayah terisolasi di Aceh, yang semestinya dapat membuka akses di daerah pedalaman Aceh yang saat ini masih terputus.
• Kinerja ini berbanding terbalik dengan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Tito.

Kebutuhan Sosok Sekretaris Daerah yang Berpengalaman

• Aceh membutuhkan sosok sekretaris daerah yang berpengalaman, sesuai persyaratan yang ditetapkan untuk seorang pejabat eselon IIA menduduki jabatan itu.
• Aceh dihadapkan dengan berbagai persoalan serius untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi, yang membutuhkan seorang pejabat mampu mengimbangi langkah Mualem dan wakilnya, Fadhlullah.

Langkah Terhormat

• Sebaik-baiknya jalan adalah Nasir mengundurkan diri dari jabatan sekretaris daerah. Ini langkah yang terhormat meski jarang pejabat di Indonesia melakukannya. Pilihan ini tentu membutuhkan kebesaran hati dan kesadaran diri.