Aceh merupakan daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Letak geografis di jalur pertemuan lempeng, kondisi topografi yang beragam, serta dampak perubahan iklim menjadikan Aceh rawan gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pesisir, hingga kekeringan di sejumlah wilayah. Realitas ini menuntut cara pandang baru dalam penanganan bencana, bukan hanya sebagai peristiwa darurat, melainkan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan daerah.

Pengalaman panjang Aceh menghadapi bencana semestinya menjadi modal berharga untuk membangun daerah yang lebih tangguh. Penanganan bencana harus ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, bukan berhenti pada tahap tanggap darurat dan rehabilitasi sementara.

Strategi Pembangunan Berbasis Mitigasi Risiko

• Perencanaan Tata Ruang: Peta rawan bencana harus menjadi rujukan utama dalam menentukan lokasi permukiman, kawasan ekonomi, dan infrastruktur strategis. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam RPJMN yang menekankan pembangunan berbasis mitigasi risiko dan adaptasi perubahan iklim.

• Infrastruktur Tahan Bencana: Jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan di Aceh harus dirancang dengan standar tahan bencana dan adaptif terhadap kondisi iklim. Konsep infrastruktur tangguh perlu diterapkan secara konsisten, termasuk penggunaan desain tahan gempa, sistem drainase yang memadai, serta pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove dan kawasan resapan air.

• Pemulihan Ekonomi Berbasis Lokal: Bencana hampir selalu berdampak langsung pada ekonomi rakyat, petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Program pemulihan perlu mendorong cash for work, program padat karya, pembelian hasil produksi masyarakat, pemulihan lahan pertanian dan pesisir, serta dukungan permodalan bagi UMKM harus menjadi prioritas.

• Penguatan Modal Sosial: Pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi, dan penguatan kelembagaan gampong harus menjadi bagian dari pembangunan sosial. Keterlibatan perempuan, pemuda, lansia, dan kelompok rentan perlu diarusutamakan dalam perencanaan dan penanganan bencana.

Kepemimpinan dan Kolaborasi

Aceh dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kepemimpinan yang kuat serta memiliki kedekatan emosional dan komunikasi yang baik dengan Presiden Republik Indonesia. Modal kepemimpinan dan hubungan strategis ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal. Kedekatan dengan pemerintah pusat membuka ruang percepatan koordinasi lintas kementerian, sinkronisasi program nasional, serta dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahan bencana dan pemulihan ekonomi daerah.

Visi Aceh Meuseuraya

Membangun Aceh baru pascabencana tidak cukup dengan anggaran, infrastruktur, dan program teknis semata. Ia membutuhkan arah yang jelas, nilai yang kokoh, serta semangat kebersamaan dalam setiap proses pembangunan. Bencana harus menjadi titik balik untuk memperbaiki cara kita merencanakan pembangunan, menjaga alam, dan memperkuat manusia serta komunitas sebagai pusat kebijakan. Aceh memiliki modal penting untuk melangkah ke depan. Pengalaman panjang menghadapi bencana, kekuatan sosial di tingkat gampong, serta kepemimpinan daerah yang kuat dengan dukungan dan perhatian pemerintah pusat. Seluruh potensi ini hanya akan bermakna jika dikelola secara kolaboratif, lintas sektor, dan berpihak pada kepentingan rakyat.